SUARA INDONESIA, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi II Mardani Ali Sera, ikut mendukung perjuangan Aliansi Perjuangan Honorer Independen (APHI) untuk menyampaikan aspirasi.
Dukungan itu, disampaikan pasca pengurus APHI berkirim surat dan data base anggota tenaga kesehatan dan administrasi kepada DPR RI, Rabu (07/02/2023).
Dirinya ikut mendorong, pemerintah harus tanggap dan cepat, menuntaskan honorer sampai 2024.
"Pertama, mesti disegerakan prosesnya (penuntasan manjadi ASN tanpa tes) karena sudah terlalu lama honorer menunggu," katanya, menanggapi pertanyaan Suara Indonesia.
Politisi kawakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No.20 Tahun 2023 yang sudah ditandatangani Presiden, harus segera ditindaklanjuti dengan aturan turunan.
"Kedua, pemerintah segera menyelesaikan PP turunan UU ASN agar segera bisa dieksekusi," katanya.
Selanjutnya, langkah pemerintah yang harus segera menentukan adalah memberikan waktu yang jelas.
"Ketiga buat roadmapnya dengan waktu yang jelas," tutupnya.
Sementara Ratih Diah Palupi Ketua APHI menyampaikan, langkah yang diambil APHI adalah misi perjuangan.
Dimana perjuangan itu, menyangkut nasib ribuan tenaga kesehatan se-Indonesia.
"Jadi, bukan hanya Jember yang kami suarakan. Tetapi, se-Indonesia. hanya kebetulan APHI lahir di Jember, Jawa Timur. Jadi kami antar data wilayah kami dulu," bebernya.
Pihaknya berterimakasih kepada DPR RI, telah mengatensi apa yang menjadi aspirasi dan mimpi honorer nakes dan tenaga administrasi.
"Andaikan kemampuan daerah APBD minim, siapa tahu DPR RI bisa mencarikan formulasi dan solusi dari APBN. Ini harapan kami. Ini sebagai langkah ikhtiar dari kami," tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Heri Suroyo |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi